";

Bawaslu Rumuskan Ulang Indeks Kerawanan Pemilu 2016

  • Bawaslu Provinsi Riau, Jakarta – Pimpinan Bawaslu Riau,  Fitri Heriyanti menghadiri Focus Group Discussion (FGD) pengolahan data dan scoring Indeks kerawanan pemilu (IKP) pada Jumat s.d Minggu, 22 s.d 24 Juli 2016, di Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman & Harun Jakarta.
     
    Fitri mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses dan hasil IKP Pilkada 2015 lalu, terdapat beberapa hal yang telah diperbaiki dan dirumuskan ulang untuk IKP tahun 2016. Perbaikan dimaksud meliputi :
    1. Perumusan tujuan dan kegunaan Indeks Kerawanan Pilkada;
    2. Definisi konseptual dari Kerawanan Pilkada;
    3. Operasionalisasi konsep yang meliputi penentuan  dimensi, variabel, indikator, dan item data/pertanyaan;
    4. Melakukan pembobotan ulang variabel dan indikator melalui expert judgement ,yang melibatkan para akademisi, praktisi dan kementerian/lembaga terkait menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP);
    5. Finalisasi perubahan instrumen Indeks Kerawanan Pemilu yang meliputi penentuan dimensi, variabel, dan indikator untuk pelaksanaan IKP 2017.
     
    IKP bagi Bawaslu dan para Pemangku Kepentingan digunakan sebagai sumber data rujukan dalam produksi data, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi  dalam mengambil keputusan, terutama  untuk langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia.
    Dalam Operasionalisasi konsep kerawanan pemilu, pengukuran IKP, meliputi 3 Dimensi, 10 Variabel, dan 31 Indikator. Dimensi yang diukur dalam IKP, yaitu Penyelenggaraan,  Kontestasi, Partisipasi.
     
    Dimensi

    Variabel

    Indikator

    1. Penyelenggaraan

    1. Integritas Penyelenggara
    1. Netralitas Penylenggara
    2. Penyalahgunaan wewenang penyelenggara

     

    2. Profesionalitas Penyelenggara
    1. Penganggaran untuk penyelenggara pemilu
    2. Ketegasan penyelenggara dala pelaksanaan tahapan
    3. Kualitas Daftar Pemilih
    4. Penyediaan dan aksesibilitas informasi oleh penyelenggara
    5. Dukungan kesekretariatan

     
    3. Kekerasan terhadap penyelenggara
    1. Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara
    2. Kekerasan fisik terhadap penyelenggara
    3. Intimidasi terhadap penyelenggara

    2. Kontestasi
    4. Pencalonan
    1. Dukungan ganda untuk calon independen
    2. Dukungan ganda dalam pencalonan oleh parpol
    3. Identifikasi petahanayang mencalonkan diri
    4. Identifikasi sengketa pencalonan

     
    5. Kampanye
    1. Subtansi materi kampanye
    2. Pelaporan praktik politik uang
    3. Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye

     
    6. Kontestan
    1. Kepengurusan ganda partai politik
    2. Konflik antar peserta pemilu, timses, pendukung

     
    7. Kekerabatan Politik Calon
    1. Identifikais hubungan keluarga calon

    3. Partisipasi
    8. Hak Pilih
    1. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu sebelumnya
    2. Laporan mengenai tidak tercatatnya pemilih dalam daftar pemilih

     
    9. Karakteristik Lokal
    1. Angka kemiskinan masyarakat
    2. Tantangan geografis
    3. Kondisi budaya patriarki
    4. Pengaruh pemuka agama/adat

     
    10. Keterlibatan Masyarakat
    1. Keterlibatan pemantau pemilu, CSO,NGO dan Ormas
    2. Partisipasi kelompok difabel/disabilitas
    3. Pemberitaan Media terhadap laporan masyarakat
    4. Jumlah laporan pelanggaran dan pemantauan yang disampaikan oleh warga negara yang memiliki hak pilih
    5. Kekerasan terhadap pemilih
     
    FGD ini dilaksanakan agar tercapai tujuan dari IKP, sebagai alat untuk melakukan pemetaan, pengukuran, prediksi, dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang didentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu yang demokratis, kemudian sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan Pemilu, serta untuk referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi, pencegahan, dan meminimalisir kerawanan pelaksanaan pemilu.
     
    kegiatan ini dihadiri, Pimpinan Bawaslu RI, Daniel Zucron, sedangkan  peserta FGD,  koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga  dari 16 Provinsi di Indonesia.
     
    Penulis  : Siti Aisyah
    Editor     : Rois Habib

298 Pembaca.
Diposkan Pada Tanggal 26 Juli 2016


KEGIATAN TERKAIT LAINNYA :